Laut Adalah Rumah, Darat Tempat Berpijak, Menyatukan Jejak untuk Masa Depan Bumi

 

Urgensi Pengelolaan Lanskap Terpadu di Tengah Krisis Iklim dan Ketimpangan Pesisir Indonesia

Apa jadinya Indonesia tanpa laut? Tanpa pesisir yang menjadi rumah bagi jutaan keluarga? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan alarm yang makin nyaring di tengah krisis iklim dan konflik ruang yang terus menggerus tapak hidup masyarakat pesisir. Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan peringatan yang makin nyaring di tengah krisis iklim, konflik ruang, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya. Ketika mentari pagi menyibak kabut tipis di Teluk Berau, Kalimantan Timur, deru mesin kapal nelayan mulai terdengar. Di tengah lautan yang tenang, masyarakat pesisir memulai hari dengan harapan. Namun di balik kesibukan itu, terbentang tantangan besar yang mengintai masa depan mereka: abrasi, pencemaran, konflik tata ruang, dan ancaman hilangnya mata pencaharian.

Ketika mentari pagi menyibak kabut tipis di Teluk Berau, Kalimantan Timur, seperti membuka tabir harapan yang perlahan pudar, deru mesin kapal nelayan mulai terdengar. Di tengah lautan yang tampak tenang, masyarakat pesisir memulai hari dengan harapan yang tak pernah padam. Namun di balik rutinitas itu, terbentang tantangan besar yang mengancam masa depan mereka: kerusakan pesisir, konflik tata ruang, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam.

 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer, Indonesia adalah raksasa biru yang berdiri di persimpangan peradaban. Di satu sisi, kekayaan laut dan daratnya luar biasa. Namun di sisi lain, pengelolaan yang masih terkotak-kotak membuat raksasa ini pincang melangkah.

 

Indonesia menghadapi kompleksitas dalam mengelola lanskap darat dan laut secara berkelanjutan. Tata ruang pesisir dan darat kerap dirancang secara terpisah, seolah keduanya tidak saling berkaitan. Di Papua, misalnya, ekspansi perkebunan kelapa sawit di darat telah mencemari perairan Teluk Bintuni. Sedimentasi meningkat, dan hutan mangrove yang menjadi benteng alami terhadap abrasi terancam punah. Laporan WALHI tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 42% wilayah pesisir Indonesia mengalami degradasi ekologis akibat ketidaksinkronan kebijakan darat-laut.

 

Kondisi serupa juga terjadi di pesisir Sumatra, tempat abrasi pantai melahap rumah-rumah nelayan karena hutan mangrove ditebangi demi tambak udang. Ironisnya, tambak tersebut sering kali dikuasai investor besar tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

 

Lebih jauh lagi, integrasi terhadap ketahanan iklim masih minim. Padahal, kawasan pesisir adalah garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim: naiknya permukaan laut, badai tropis, dan gelombang tinggi yang menghancurkan infrastruktur serta mengganggu penghidupan masyarakat.

 

Namun, di tengah bayang-bayang krisis, benih harapan mulai tumbuh melalui berbagai inisiatif akar rumput dan kebijakan berbasis data. Dalam Forum Bumi yang diselenggarakan Yayasan KEHATI dan National Geographic Indonesia, berbagai narasumber menyoroti pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan lanskap. “Kita perlu keluar dari pendekatan silo—daratan dan lautan harus dipetakan dan dikelola sebagai satu kesatuan biologis dan sosial,” ujar Tri Wibowo, ahli lanskap ekologis.

 

Sementara itu, Ibu Masnur, pegiat ekowisata di Nusa Penida, berbagi pengalamannya dalam membangun pariwisata yang berbasis konservasi. “Laut itu sekolah dan dapur kami. Ketika terumbu karang rusak, kami tidak hanya kehilangan ikan, tapi juga kehilangan jati diri,” ungkapnya dalam sesi diskusi interaktif.

 

Forum ini tidak hanya menjadi ruang bicara, tetapi jembatan antara data saintifik, suara lokal, dan keputusan kebijakan. Di sinilah media dan komunitas berperan sebagai penyambung nalar dan nurani bangsa.

 

Solusi pengelolaan lanskap terpadu tidak bisa sekadar di atas kertas. Diperlukan pendekatan lintas sektor yang kokoh, berkelanjutan, dan inklusif. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain:

 

Pemerintah daerah perlu menyusun pemetaan spasial yang menggabungkan ekosistem darat dan laut, termasuk kawasan lindung, jalur migrasi satwa, dan wilayah tangkap nelayan tradisional. Teknologi seperti drone dan citra satelit dapat dioptimalkan untuk menciptakan peta partisipatif yang akurat.

 

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menyusun rencana aksi lintas sektor yang mengintegrasikan blue economy dan green infrastructure ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

Investasi harus berpihak pada masyarakat lokal. Di Bali, proyek konservasi berbasis komunitas di Nusa Penida berhasil menumbuhkan ekonomi alternatif melalui wisata bahari yang tidak merusak lingkungan. Para nelayan kini menjadi pemandu selam dan pelestari terumbu karang.

 

Inisiatif dari komunitas perempuan nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur, membuktikan bahwa pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mampu meningkatkan efektivitas konservasi laut. Mereka menjalankan program tabungan laut dan patroli terumbu secara swadaya.

 

Perencanaan tata ruang harus memasukkan analisis risiko iklim. Tanggul alami dari vegetasi pesisir seperti mangrove dan cemara laut lebih adaptif dan ekonomis dibanding betonisasi.

 

Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masyarakat adat Dayak dan komunitas nelayan telah berkolaborasi dengan LSM untuk mengelola wilayah laut adat. Hasilnya, populasi penyu dan ikan karang meningkat berkat sistem zonasi yang adil.

 

Sebagai seseorang yang tumbuh jauh dari semilir angin laut dan deru ombak, saya baru menyadari bahwa pesisir bukan sekadar garis batas, melainkan garis kehidupan. Saat pertama kali menyaksikan bagaimana komunitas nelayan berjuang menjaga ekosistemnya, saya memahami bahwa laut bukan sekadar bentang biru di peta—ia adalah dapur, ruang belajar, bahkan tempat ibadah bagi banyak warga pesisir.

 

Forum Bumi menjadi cermin bahwa suara komunitas, sains, dan media bisa bersatu. Tidak ada lagi ruang untuk kebijakan yang berjalan sendiri tanpa mendengar suara arus bawah. Tidak ada lagi waktu untuk menyalahkan satu sektor atas kerusakan yang kita alami bersama.

Kita selama ini membicarakan konservasi seolah hanya soal menjaga keanekaragaman hayati. Padahal, di dalamnya ada keadilan sosial, budaya, dan hak hidup masyarakat adat dan pesisir yang kerap tak punya suara.

 

Kini, bukan lagi saatnya menunda. Masa depan Indonesia ada di laut dan di darat—dua lanskap yang tidak boleh dibiarkan retak oleh sekat kebijakan. Mari bersatu, mengelola bumi tempat kita berpijak dan rumah tempat kita kembali. Sebagai generasi muda, kita tak bisa hanya jadi penonton saat bentang alam negeri ini digerus ketidakadilan tata ruang. Forum Bumi menyadarkan saya, bahwa merawat laut dan darat bukan hanya soal konservasi, tapi juga soal keadilan antargenerasi. Jika kita gagal menjembatani dua lanskap ini hari ini, kita tengah membiarkan generasi mendatang kehilangan pijakan dan arah.

 

Referensi:

• KEHATI & National Geographic Indonesia. (2025). Forum Bumi: Dialog Sains, Komunitas, dan Kebijakan.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Statistik Kelautan dan Perikanan Nasional.
• Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023). Laporan Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir.
• Yayasan Reef Check Indonesia. (2023). Studi Konservasi di Nusa Penida.
• Mongabay Indonesia. (2024). “Perempuan Penjaga Laut di Banyuwangi.”
• Nurhidayah, L. (2021). Integrated Coastal Zone Management in Indonesia: Gaps and Opportunities. Journal of Environmental Policy, 14(2), 121-137.

·